Kisah Gelap Myawaddy: Kemlu RI Ungkap Ratusan WNI Jadi Korban TPPO di Myanmar

Ragamnuansa.com, Myawaddy, Myanmar — para pekerja di dalam kompleks tidak menerima gaji, dipaksa bekerja tanpa henti, dan setiap hari menghadapi risiko pemukulan jika tidak memenuhi target. 

Sumber itu juga menggambarkan kondisi sosial internal kawasan yang sepenuhnya dikuasai perusahaan-perusahaan tidak resmi. Pengelola properti disebut menampilkan sikap ramah secara publik, namun menurut para korban, tindakan kekerasan tetap berlangsung di balik layar.

Respons dan Upaya Penyelamatan dari KBRI Yangon

Di tengah meningkatnya sorotan terhadap situasi Myawaddy, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon telah melakukan langkah terkoordinasi untuk melindungi Warga Negara Indonesia yang diduga terjebak dalam lingkaran eksploitasi tersebut.

Baca Juga: Ungkap Kekerasan dan Kerja Paksa di Kompleks Mya Waddy Myanmar

Pada 1 November 2025, KBRI Yangon mengonfirmasi bahwa mereka telah berhasil berkomunikasi langsung dengan 144 WNI di tiga lokasi berbeda di Myawaddy. Dari jumlah tersebut:

• 54 orang sudah berada di area yang tergolong aman, di luar pusat aktivitas daring ilegal.
• 45 orang berada di Gate 25.
• 45 orang berada di Gate UK999.

Selain itu, terdapat 58 WNI di lokasi keempat yang hingga kini belum dapat menyerahkan identitas lengkap maupun dokumen perjalanan. KBRI menyatakan bahwa komunikasi persuasif terus dilakukan agar pendataan bisa segera diselesaikan.

Data lengkap yang berhasil dihimpun akan disampaikan kepada otoritas Myanmar sebagai dasar permohonan pemindahan 90 WNI dari total yang sudah terdata menuju area aman. KBRI juga mengajukan penerbitan exit permit untuk seluruh WNI yang berada dalam lembaga-lembaga tersebut. Untuk mereka yang tidak memiliki paspor, KBRI telah menyiapkan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) guna mempercepat proses pemulangan.

Baca Juga: KPK Tahan Dua Pejabat PT PP atas Dugaan Korupsi Rp46,8 Miliar dengan Modus Vendor Fiktif

Setelah izin dikeluarkan, rencana pemindahan akan dilakukan melalui jalur perbatasan Myawaddy–Mae Sot, kemudian dilanjutkan pemrosesan oleh KBRI Bangkok sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

Koordinasi Internasional Demi Keselamatan Korban

KBRI Yangon menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia menjadi prioritas. Kedutaan besar terus berkoordinasi dengan otoritas Myanmar, pemerintah daerah setempat, dan lembaga terkait untuk memastikan pemindahan berlangsung aman. Sejauh ini, otoritas Myanmar disebut memberikan dukungan terhadap upaya repatriasi.

Laporan para korban mengenai penyiksaan, kerja paksa, dan perdagangan manusia di Myawaddy menunjukkan bahwa kawasan itu masih menjadi salah satu titik paling rawan TPPO di Asia Tenggara. Pengungkapan terbaru ini semakin menguatkan urgensi penindakan terhadap jaringan kriminal lintas negara yang memanfaatkan kerentanan ekonomi warga Asia, termasuk Indonesia.

Upaya diplomatik Indonesia diharapkan dapat segera mengakhiri penyekapan dan membawa seluruh WNI kembali ke tanah air dengan selamat.