Tak Hanya Polri, Prabowo Dorong Evaluasi Seluruh Lembaga Hasil Reformasi

Ragamnuansa.com -- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta semua lembaga produk reformasi segera dievaluasi dan dikaji.

Evaluasi kelembagaan akan dilakukan secara berkala, tidak terbatas pada aspek kinerja, tetapi juga menyangkut restrukturisasi lembaga itu sendiri.

Hal tersebut disampaikan Ketua merangkap Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie usai dilantik Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11). 

Baca Juga: Polsek Menes Tanam Jagung di Lahan 1 Hektare Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional

“Presiden sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Bahkan, Beliau juga menyampaikan, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi, semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji,” ujarnya. 

Jimly mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk sebagai upaya Prabowo dalam memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat terkait perbaikan institusi kelembagaan. Dia menegaskan hasil aspirasi yang terkumpul nantinya ditelaah untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Nah, salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, terutama puncaknya pada Agustus lalu. (Pembentukan komisi ini) juga disuarakan tokoh-tokoh bangsa kepada Bapak Presiden," tegasnya. 

Baca Juga: Reaksi Roy Suryo Usai Ditetapkan Polda Metro Jaya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Jokowi

Jimly mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan bekerja secara independen tanpa terpengaruh pihak mana pun. Menurutnya, komisi ini harus menghasilkan keputusan yang mengikat, bukan sekadar rekomendasi.

“Mudah-mudahan tim ini bisa bekerja sebaik-baiknya. Tentu bukan hanya hasil yang diperlukan, tapi juga proses. Bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu nanti diperoleh, bagaimana caranya,” kata dia. 

Lebih lanjut, Jimly berharap Komisi Percepatan Reformasi Polri bisa membuat kinerja Polri lebih baik dan profesional. Prabowo pun berpesan agar komisi ini terbuka untuk mendengar aspirasi dari berbagai kalangan yang punya kepentingan.

Baca Juga: Mendagri Pastikan Gubernur Riau Abdul Wahid Akan Dinonaktifkan Jika Ditahan KPK

"Seluruh masyarakat kita punya kepentingan karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Karena itu, Bapak Presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri, kita juga mendengar," ucapnya.