Prabowo Bongkar 1.000 Tambang dan 5 Juta Hektare Sawit Ilegal dalam Setahun Pemerintahan

Ragamnuansa.com, Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkap keberhasilan pemerintah dalam menindak tambang dan perkebunan ilegal selama satu tahun masa kepemimpinannya. Ia menyebut, sekitar 1.000 tambang ilegal dan 5 juta hektare kebun sawit ilegal berhasil dibongkar sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum dan menghentikan pencurian kekayaan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam dialog bertajuk “A Meeting of Minds” bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10).

“Saya mengunjungi dua pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung, dan menerima laporan bahwa terdapat sekitar 1.000 tambang timah ilegal di wilayah tersebut. Akibat aktivitas itu, negara kehilangan hingga 80 persen dari total produksi timah melalui penyelundupan. Saya menegaskan, praktik semacam ini harus segera dihentikan,” ujar Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Ingin Pangkas 1.000 BUMN Jadi 200 untuk Tingkatkan Efisiensi

Selain tambang, Prabowo juga mengungkap langkah pemerintah dalam mengambil alih kembali jutaan hektare lahan sawit ilegal berdasarkan putusan pengadilan.

“Saya mendapat laporan bahwa dari jutaan hektare perkebunan sawit, sekitar 5 juta hektare di antaranya beroperasi secara ilegal. Dan hingga saat ini, sekitar 3,7 juta hektare di antaranya sudah berhasil dikembalikan kepada negara,” jelasnya.

Presiden menegaskan komitmennya dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar hukum.
“Saya bersumpah untuk menegakkan hukum. Karena itu, saya memerintahkan jaksa agung dan badan pemeriksa keuangan untuk melakukan investigasi menyeluruh. Bila ditemukan pelanggaran, hentikan konsesinya,” tegasnya.

Prabowo menilai langkah tersebut sebagai bagian dari upaya besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik ilegal yang telah berlangsung lama. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan secara tegas dan konsisten.

Baca Juga: Pencemaran Cesium‑137 di Cikande : Kasus Masuk Tahap Penyidikan, Industri Udang Tertekan

“Pemerintah harus berani menegakkan hukum agar negara ini dihormati. Hukum tetaplah hukum, dan siapa pun yang melanggarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sesederhana itu,” pungkas Prabowo.